(Bandung)-, Tiga tujuan utama ekonomi pembangunan daerah adalah pemerataan, percepatan, dan penghematan. Pemerataan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan kelompok masyarakat. Percepatan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Penghematan bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam pembangunan.
Kehadiran media massa yang memiliki fungsi promosi potensi daerah, sumber informasi perkembangan dunia usaha, sosial kontrol pembangunan dan edukasi publik mampu berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Maka semestinya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah / APBD memiliki kepedulian khusus terhadap pertumbuhan media massa. Sebab di setiap daerah atau bahkan negara yang maju, selalu ada media massa yang hadir mendukungnya.
Pendiri Media Cetak Koran SINAR PAGI Terbitan Bandung dan Ketua Umum Organisasi Profesi Jurnalis Independen Bersatu, Wawan Nurjaman S.Sos, M.M menjelaskan berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers / Media Massa, ada penjelasan bahwa media massa sebagai industri penggerak bidang ekonomi.
Sehingga perlu ada dukungan dari APBD untuk optimalisasi fungsinya, jangan sampai anggarannya cenderung dihilangkan. Misalnya sebelumnya dalam APBD Jabar ada anggaran publikasi Rp.50 Miliar, lalu dikurangi atau hanya disisakan Rp.3 Miliar pertahun. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa APBD cenderung tidak memiliki kepedulian terhadap media massa sebagai mitra kerjanya. Padahal media massa yang terbantu oleh anggaran tersebut sebagai tambahan oprasionalnya sangat banyak.
“Kenyataannya dalam konsep Hexahelix atau model kolaborasi yang menggabungkan enam unsur untuk mencapai tujuan bersama dalam setiap pembangunan jangka panjang. Harus ada banyak yang difungsikan dari Akademisi, Bisnis, Pemerintah, Media massa, Komunitas, Hukum atau regulasi” jelasnya saat interaktif bersama media cetak dan online mensikapi kondisi yang sedang dihadapi media massa di kantornya (1/5/2025)
Menurutnya khususnya media cetak yang memiliki publik baca tersendiri sangat tepat, apabila difungsikan sebagai mitra kerja pemerintah untuk sarana komunikasi publik atau sosialisasi program pemerintahannya. Bukan hanya dominan memakai media sosial dalam komunikasi publiknya. Sebab ke duanya harus sama-sama seimbang difungsikan optimal untuk target capaian komunikasi publiknya.
