(Bandung)-, Integritas merupakan kualitas diri yang tercermin dari keselarasan antara ucapan dan tindakan seseorang dengan nilai-nilai inti yang diyakininya. Dalam upaya membangun integritas itu, pemerintah mewujudkan Zona Integritas (ZI) atau predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Dunia pendidikan adalah fondasi dalam pembangunan. Kalau pendidikan kita baik dan ditopang integritas yang baik, insya Allah akan menghasilkan SDM yang berintegritas.”
Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar), Herman Suryatman dalam kegiatan Membangun Pendidikan Berintegritas pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Youth Centre Sport Arcamanik, Kota Bandung, Jumat (3/1/2025).
“Karena, di dunia pendidikan dipersiapkan generasi penerus. Kalau generasi penerusnya cerdas, terampil, dan berintegritas, insya Allah ke depan kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah di semua lini,” ungkap Sekda.
Melalui kegiatan tersebut, Sekda meminta satuan pendidikan (para kepala sekolah) untuk mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di semua satuan pendidikan (SMA, SMK, SLB) se-Jabar.
“Namun, yang paling penting bukan pertemuan hari ini, tetapi pasca-kegiatan ini teman-teman akan mengawal zona integritas di semua satuan pendidikan. Nanti akan kita evaluasi seperti apa. Kalau baik kita akan jaga dan tingkatkan, kalau ada yang kurang tepat, kita perbaiki,” tuturnya.
Kegiatan yang dihadiri oleh 5.000 kepala SMA, SMK, SLB negeri dan swasta se-Jabar secara offline dan online ini pun diapresiasi oleh Sekda. “Ini luar biasa. Mungkin Jabar satu-satunya provinsi, dimana semua SMA, SMK, SLB melaksanakan pencanangan dan pembangunan zona integritas,” pujinya.
Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Eni Rohyani, S.H., M.Hum., CGCAE menyampaikan tentang komitmen pemerintah Jabar dalam upaya memberantas korupsi di lingkungan birokrasi adalah terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berorientasi sepenuhnya terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Hal ini merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, efektif, dan efesien. Sehingga, bisa melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan fungsional. “Termasuk di lingkungan pendidikan yang menjadi prioritas strategi nasional pemberantasan korupsi,” ungkapnya.
Pembangunan zona integritas di sekolah, tambahnya, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan pada masyarakat, menciptakan budaya kerja yang berintegritas dan akuntabel serta membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan yang diberikan.
“Penting bagi kita semua untuk mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dalam mempersiapkan kehidupan, terutama di lingkungan pendidikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, ada 9 nilai antikorupsi yang harus ditanamkan, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, kerja keras, sederhana, keberanian, keadilan, dan tanggung jawab. “Implementasi nilai-nilai ini akan semakin kuat dengan adanya pembangunan zona integritas di lingkungan sekolah,” pungkasnya.
Lina S.Pd, M.T, Kepala Sekolah Berprestasi dari SMAN 1 Padalarang Bandung Barat dan Ketua Musyawarah Kerja Kepala SMA Bandung Barat menjelaskan integritas pada dasarnya dapat terbangun dalam lingkungan kerja, ketika nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan kedisiplinan diterapkan.
“Intergritas merupakan modal untuk menyiapkan generasi emas yang diharapkan bangsa Indonesia kedepan. Melalui peran satuan pendidikan yang menjadi garda utamanya”jelasnya
Selain itu, integritas juga dapat terbentuk dalam diri, jika tidak memiliki niat jahat, berusaha tidak melanggar aturan dan tidak menyalahgunakan uang negara.
Menurutnya integritas yang ada dalam diri para guru akan menjadi teladan bagi para pelajar atau mereka yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan.
Lina S.Pd, M.T, mengungkapkan seperti halnya dalam tantangan yang sering dihadapi ketika mempertahankan integritas saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru / PPDB yang berlangsung setiap tahunnya. Melihat hasil dari komitmen bersama untuk menjunjung tinggi integritas saat PPDB tahun yang lalu. Hasilnya banyak pihak, khususnya pelaksana PPDB merasa lebih nyaman dalam menjalankannya. Walaupun ada resiko ketika berupaya merubah kebiasaan sebelumnya yang cenderung sering membuka peluang kecurangan. Maka perlu ada mental yang kuat untuk menjalankannya.
Intergritas juga dibangun oleh pemerintah dengan membangun sistem pembelanjaan pengadaan barang dan jasa di sekolah melalui SIPLah atau Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Sehingga prosesnya akan berjalan sesuai rencana dan mudah diawasi.
Integritas dalam prakteknya bisa terlihat dengan kedisiplinan saat jam masuk dan pulang sekolah bagi guru dan murid, mengisi absensi serta menjalankan aktifitas yang sesuai dengan tupoksinya di lingkungan sekolah dan mengevaluasinya secara rutin.
